OPINI – Mahalnya biaya sogok untuk jadi ASN dan mahalnya ongkos politik untuk merebut jabatan pada akhirnya melahirkan birokrasi dan politik yang rusak sejak dari pintu masuknya. Kalau untuk menjadi aparatur negara saja harus keluar uang puluhan hingga ratusan juta rupiah, lalu untuk maju dalam kontestasi politik harus menghabiskan miliaran, maka jangan heran jika setelah duduk di kursi kekuasaan yang muncul bukan semangat melayani, melainkan nafsu mengembalikan modal.
Jabatan akhirnya diperlakukan seperti investasi bisnis. Mereka yang sudah keluar uang besar merasa wajar jika kemudian mencari cara untuk menutup kerugian—entah lewat proyek, pungutan, permainan anggaran, atau memanfaatkan kewenangan. Rakyat yang seharusnya dilayani justru berubah menjadi objek pemerasan sistemik.
Lebih parah lagi, sistem seperti ini menciptakan lingkaran setan. Orang yang jujur dan benar-benar ingin mengabdi sering tersingkir karena tidak punya uang untuk “membeli kursi”. Sementara yang berhasil masuk justru mereka yang sejak awal sudah siap bermain kotor. Akibatnya, mental pelayan publik digantikan mental pedagang jabatan.
Ini bukan sekadar masalah moral individu, tetapi kerusakan sistemik. Selama rekrutmen ASN masih bisa disogok dan politik masih didominasi uang, jangan berharap lahir birokrasi yang bersih. Yang lahir justru pejabat yang sejak hari pertama sudah berpikir: bagaimana cara balik modal dan cari untung.
Kalau kondisi ini terus dibiarkan, negara hanya akan dipenuhi orang-orang yang mengejar jabatan bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk memanen keuntungan dari kekuasaan. Dan pada titik itu, rakyat hanya menjadi penonton dari sebuah panggung kekuasaan yang penuh transaksi.
