Kasus Ignasius Jonan dan Fenomena Tersingkirnya Orang Kompeten di Republik Ini - Plus62.co

Kasus Ignasius Jonan dan Fenomena Tersingkirnya Orang Kompeten di Republik Ini

- Jurnalis

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber poto: Instagram @actconsulting

Sumber poto: Instagram @actconsulting

OPINI — Pergantian figur profesional dari jabatan strategis kembali memunculkan pertanyaan lama: mengapa orang kompeten kerap tidak bertahan lama di lingkar kekuasaan. Fenomena ini terlihat jelas di , salah satunya melalui kasus Ignasius Jonan yang berhasil merepormasi perkeretaapian di indonesia (KAI).

Jonan dikenal luas sebagai sosok yang berhasil mereformasi dari perusahaan transportasi kumuh dan merugi menjadi modern, disiplin, serta menguntungkan. Ketika dipercaya memimpin Kementerian Perhubungan, ia membawa pola reformasi yang sama: penertiban sektor transportasi, penegakan keselamatan, serta pembenahan sistem perizinan.

Baca Juga :  Arifin Sulap Jalan Sabang Jadi Ikon Wisata Kuliner Malam Jakarta

Namun gaya kepemimpinan yang tegas dan independen justru menimbulkan resistensi. Penertiban yang dilakukan menyentuh banyak kepentingan bisnis dan jaringan lama yang selama bertahun-tahun menikmati kelonggaran sistem. Dalam situasi politik yang sarat kompromi, langkah keras sering kali dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.

Pada reshuffle 2016, Presiden mengganti Jonan dari kursi Menteri Perhubungan. Secara resmi pemerintah menyebut kebutuhan percepatan infrastruktur dan koordinasi kabinet. Namun banyak pengamat melihat pergantian itu sebagai bagian dari penyesuaian politik dan keseimbangan kepentingan.

Baca Juga :  Camat Cempaka Putih Proaktif,Imbau Warga Tak Bangunkan Sahur Keliling

Kasus Jonan mencerminkan pola yang lebih luas. Di banyak institusi, kompetensi dan integritas belum tentu menjadi faktor utama dalam mempertahankan jabatan. Sistem yang masih dipengaruhi patronase, balas jasa politik, dan kepentingan ekonomi membuat figur yang terlalu tegas sering dianggap tidak fleksibel.

Reformasi yang menyasar kebocoran anggaran, praktik rente, dan monopoli ekonomi hampir selalu menciptakan perlawanan. Semakin besar perubahan yang dilakukan, semakin besar pula tekanan yang muncul. Tanpa perlindungan sistem meritokrasi yang kuat, profesional bersih sering berdiri sendirian.

Baca Juga :  PWI Pusat: Kritik Boleh, Namun Martabat Wartawan Tetap Harus Dijaga

Ironisnya, publik kerap baru merasakan dampak kehilangan setelah figur kompeten tidak lagi berada di posisi strategis. Ketika masih menjabat, ketegasan dianggap keras. Setelah diganti, standar kerja dan disiplin perlahan menurun.

Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan bukan sekadar menghadirkan orang hebat, melainkan membangun sistem yang mampu mempertahankan mereka. Selama jabatan masih dipengaruhi kompromi kekuasaan dan kepentingan ekonomi, siklus muncul dan tersingkirnya figur kompeten akan terus berulang di republik ini.

Berita Terkait

Sidang Paripurna HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, Sejumlah Wartawan Mengaku Tak Bisa Masuk
Ribuan Obat Sitaan Jadi Sorotan, Data BAST Satpol PP Jakpus Dipertanyakan
Letjen Cantiasa: PHDI Harus Jadi Rumah Besar Umat Hindu
UKW PWI Jaya ke-66 Selesai, 20 Wartawan Kompeten
Rumah Pena Foundation Dorong Pelajar SMAN 84 Bijak Bermedia Sosial
Wakil Ketua KI DKI Luqman Hakim: Informasi Publik Harus Adaptif di Era AI
Wali Kota Jakarta Pusat Dorong Pers Edukasi Warga Pilah Sampah dari Rumah
Bimbel Mingguan BPAY Dorong Anak Yatim Raih Cita-Cita

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:12 WIB

Sidang Paripurna HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, Sejumlah Wartawan Mengaku Tak Bisa Masuk

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Ribuan Obat Sitaan Jadi Sorotan, Data BAST Satpol PP Jakpus Dipertanyakan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Letjen Cantiasa: PHDI Harus Jadi Rumah Besar Umat Hindu

Selasa, 6 Oktober 2026 - 20:42 WIB

UKW PWI Jaya ke-66 Selesai, 20 Wartawan Kompeten

Senin, 5 Oktober 2026 - 19:37 WIB

Wakil Ketua KI DKI Luqman Hakim: Informasi Publik Harus Adaptif di Era AI

Berita Terbaru

Megapolitan

Letjen Cantiasa: PHDI Harus Jadi Rumah Besar Umat Hindu

Rabu, 7 Okt 2026 - 17:31 WIB

Megapolitan

UKW PWI Jaya ke-66 Selesai, 20 Wartawan Kompeten

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:42 WIB