Prabowo Cabut Larangan Pengecer Menjual Gas LPG 3Kg - Plus62.co

Prabowo Cabut Larangan Pengecer Menjual Gas LPG 3Kg

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dicabutnya larangan pengecer menjual Gas LPG 3 Kg dilakukan setelah dikeluarkannya instruksi Presiden Prabowo, pada Selasa (4/2/2025).

Dicabutnya larangan pengecer menjual Gas LPG 3 Kg dilakukan setelah dikeluarkannya instruksi Presiden Prabowo, pada Selasa (4/2/2025).

JAKARTA – Kebijakan Larangan Pengecer menjual Gas LPG berukuran 3 kg yang selama ini dikeluhkan masyarakat akhirnya dicabut. Dicabutnya larangan pengecer menjual Gas LPG 3 Kg dilakukan setelah dikeluarkannya instruksi Presiden Prabowo, pada Selasa (4/2/2025).

Ketua harian DPP Partai Gerindra Dasco menegaskan, bahwa larangan menjual Gas LPG
di pengecer bukan merupakan perintah Presiden.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Resmikan Proyek Strategis Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

“Ini bukan kebijakannya dari presiden untuk melarang kemarin itu, nah karena melihat situasi dan kondisi tadi presiden menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali.” kata Dasco.

Baca Juga :  Audiensi Camat Kemayoran dengan Pokja PWI Bahas Program Prioritas Kecamatan

Pengecer masih dapat berjualan sambil
tetap menjalankan administrasi yang diperlukan, sampai pengecer menjadi pangkalan LPG.

“Instruksi presiden agar para pengecer bisa kembali berjualan sambil kemudian pengecer itu dijadikan sop pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjualan,” kata Dasco.

Dasco juga menegaskan stok gas elpiji ada, stok terkonfirmasi tidak langka. Dia juga mengatakan Regulasi penjualan dalam proses, agar Gas LPG sampai kemasyarakat tidak mahal.

Baca Juga :  Prabowo Tinjau Huntara Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tamiang

“Makanya ini regulasinya lagi diatur, nah supaya nanti sampai kemasyarakat itu harganya tidak mahal.” pungkas Dasco,(4/2/2025).

(Pewarta Ridwan)

Berita Terkait

Sengketa Informasi 6 Sudin Disidangkan, Majelis Soroti Legalitas dan Alur PPID
Wakil Wali Kota Jakpus Pimpin Penertiban Rumah Dinas PAM Jaya
Pemprov DKI Gelar Jakarta SOLID, Tekankan Peran Publik Tangkal Hoaks di Era AI
Pemimpin Harus Beri Sinyal Saat Krisis
Minim Penjelasan Usai Kunjungan BPKP, Sudin Parekraf Jadi Perhatian
OCI: Konflik Lahan Transad di NTT Harus Diselesaikan dengan Pendekatan Kemanusiaan
KI DKI: Transparansi Jadi Penentu Masa Depan Jakarta
Advokat Laporkan Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polisi di Tambora

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:08 WIB

Sengketa Informasi 6 Sudin Disidangkan, Majelis Soroti Legalitas dan Alur PPID

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:54 WIB

Wakil Wali Kota Jakpus Pimpin Penertiban Rumah Dinas PAM Jaya

Rabu, 6 Mei 2026 - 13:11 WIB

Pemprov DKI Gelar Jakarta SOLID, Tekankan Peran Publik Tangkal Hoaks di Era AI

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:12 WIB

Pemimpin Harus Beri Sinyal Saat Krisis

Senin, 4 Mei 2026 - 06:31 WIB

OCI: Konflik Lahan Transad di NTT Harus Diselesaikan dengan Pendekatan Kemanusiaan

Berita Terbaru

Megapolitan

Wakil Wali Kota Jakpus Pimpin Penertiban Rumah Dinas PAM Jaya

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:54 WIB

Megapolitan

Pemimpin Harus Beri Sinyal Saat Krisis

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:12 WIB

TNI & Polri

KPPN Batam Apresiasi Kodaeral IV atas Kinerja Anggaran 2025

Senin, 4 Mei 2026 - 20:13 WIB