Kasus Ignasius Jonan dan Fenomena Tersingkirnya Orang Kompeten di Republik Ini - Plus62.co

Kasus Ignasius Jonan dan Fenomena Tersingkirnya Orang Kompeten di Republik Ini

- Jurnalis

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber poto: Instagram @actconsulting

Sumber poto: Instagram @actconsulting

OPINI — Pergantian figur profesional dari jabatan strategis kembali memunculkan pertanyaan lama: mengapa orang kompeten kerap tidak bertahan lama di lingkar kekuasaan. Fenomena ini terlihat jelas di , salah satunya melalui kasus Ignasius Jonan yang berhasil merepormasi perkeretaapian di indonesia (KAI).

Jonan dikenal luas sebagai sosok yang berhasil mereformasi dari perusahaan transportasi kumuh dan merugi menjadi modern, disiplin, serta menguntungkan. Ketika dipercaya memimpin Kementerian Perhubungan, ia membawa pola reformasi yang sama: penertiban sektor transportasi, penegakan keselamatan, serta pembenahan sistem perizinan.

Baca Juga :  Pemkot Jakpus Amankan 20 Jukir Liar Yang Beroperasi di Menteng dan Tanah Abang

Namun gaya kepemimpinan yang tegas dan independen justru menimbulkan resistensi. Penertiban yang dilakukan menyentuh banyak kepentingan bisnis dan jaringan lama yang selama bertahun-tahun menikmati kelonggaran sistem. Dalam situasi politik yang sarat kompromi, langkah keras sering kali dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.

Pada reshuffle 2016, Presiden mengganti Jonan dari kursi Menteri Perhubungan. Secara resmi pemerintah menyebut kebutuhan percepatan infrastruktur dan koordinasi kabinet. Namun banyak pengamat melihat pergantian itu sebagai bagian dari penyesuaian politik dan keseimbangan kepentingan.

Baca Juga :  Dinilai Lestarikan Budaya Betawi, Anak Kecil Yang Viral dengan Ondel-ondel Dapat Hadiah dari Lurah Kemsel

Kasus Jonan mencerminkan pola yang lebih luas. Di banyak institusi, kompetensi dan integritas belum tentu menjadi faktor utama dalam mempertahankan jabatan. Sistem yang masih dipengaruhi patronase, balas jasa politik, dan kepentingan ekonomi membuat figur yang terlalu tegas sering dianggap tidak fleksibel.

Reformasi yang menyasar kebocoran anggaran, praktik rente, dan monopoli ekonomi hampir selalu menciptakan perlawanan. Semakin besar perubahan yang dilakukan, semakin besar pula tekanan yang muncul. Tanpa perlindungan sistem meritokrasi yang kuat, profesional bersih sering berdiri sendirian.

Baca Juga :  Wujud Empati, Pokja PWI Jakpus Dampingi Wali Kota Arifin Ziarah ke Makam Orang Tua

Ironisnya, publik kerap baru merasakan dampak kehilangan setelah figur kompeten tidak lagi berada di posisi strategis. Ketika masih menjabat, ketegasan dianggap keras. Setelah diganti, standar kerja dan disiplin perlahan menurun.

Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan bukan sekadar menghadirkan orang hebat, melainkan membangun sistem yang mampu mempertahankan mereka. Selama jabatan masih dipengaruhi kompromi kekuasaan dan kepentingan ekonomi, siklus muncul dan tersingkirnya figur kompeten akan terus berulang di republik ini.

Berita Terkait

Kredivo Digugat Eks Karyawan Rp 5,7 Miliar, Sidang Perdana Ditunda
Jakarta Pusat Perkuat Silaturahmi untuk Stabilitas
Panitia HPN 2026 Apresiasi Dukungan Mitra PWI
KI DKI Buka Booth Sosialisasi Keterbukaan Informasi
PASTI Soroti SP3 Kasus Dugaan Diskriminasi Siswi SD di Sorong, Minta Atensi Presiden dan Kapolri
HPN: Lebarannya Wartawan, Pesta Besar Insan Pers
Presiden Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro, Tegaskan Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
Yang Jujur Banyak, Yang Menang yang Punya Uang

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:28 WIB

Kasus Ignasius Jonan dan Fenomena Tersingkirnya Orang Kompeten di Republik Ini

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:19 WIB

Kredivo Digugat Eks Karyawan Rp 5,7 Miliar, Sidang Perdana Ditunda

Kamis, 12 Februari 2026 - 08:07 WIB

Jakarta Pusat Perkuat Silaturahmi untuk Stabilitas

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:04 WIB

Panitia HPN 2026 Apresiasi Dukungan Mitra PWI

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:27 WIB

KI DKI Buka Booth Sosialisasi Keterbukaan Informasi

Berita Terbaru

Sumber poto: PintarPolitik.com

Politik

REPUBLIK DI BAWAH PENJAJAHAN UNDANG-UNDANG PESANAN

Jumat, 13 Feb 2026 - 06:12 WIB

TNI & Polri

Dankodaeral IV Hadiri Rapim TNI AL 2026 di Mabesal

Kamis, 12 Feb 2026 - 16:51 WIB

Bisnis & Ekonomi

Kredivo Digugat Eks Karyawan Rp 5,7 Miliar, Sidang Perdana Ditunda

Kamis, 12 Feb 2026 - 13:19 WIB