PLUS62.CO,Jakarta – Sebanyak 15 ribu sopir logistik di sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi Mogok Kerja Nasional (Mokernas). Aksi ini berdampak pada sosial dan ekonomi yang signifikan karena menghambat distribusi barang di berbagai wilayah.
Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia atau Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyatakan bahwa besarnya kerugian ekonomi dampak dari mogok nasional membuktikan peran signifikan para sopir logistik dalam perputaran roda ekonomi nasional.
“Estimasi yang kami lakukan dengan beberapa simulasi, angka pesimistik logistik yang tidak terangkut karena Mogok Kerja Nasional sopir logistik selama 13-14 Juli ini adalah 600 Miliar. Hal ini mengingat masifnya partisipasi aksi mogok nasional yang terjadi di 11 provinsi di Indonesia. Angka ini belum termasuk _spin-off loss_ yang ditimbulkan dari terputusnya pengiriman logistik, bisa 2-3 kali lipat lebih besar, dari logistik yang tidak terangkut,”kata Irham, melalui keterangan tertulisnya,(14/7/2025).
Lebih lanjut, Irham menjelaskan bahwa aksi mogok nasional merupakan langkah terakhir yang terpaksa ditempuh sebagai bentuk simulasi sederhana kepada pemerintah, untuk menunjukkan besarnya implikasi jika kebijakan Zero ODOL diterapkan secara gegabah.
“Kerugian tidak hanya akan terjadi pada sopir, tapi juga pengusaha hingga masyarakat sebagai end consumer dari ekosistem logistik dan transportasi nasional. Pemerintah pun akan merugi karena Zero ODOL ini akan menghantam pertumbuhan ekonomi. Bila harga komoditas naik, daya beli turun. Padahal growth kita sebagian besar ditopang oleh domestic consumption,” imbuh Irham.
Irham berharap pemerintah bisa belajar dari aksi mogok nasional teansportasi logistik ini. “Semoga pemerintah semakin sadar betapa pentingnya landasan teknokratik dalam membuat kebijakan publik. Jangan hanya melihat satu dia aspek. Jangan gegabah. Masalah ODOL adalah masalah ekonomi bangsa, masalah daya beli rakyat banyak,” jelas Irham.
Irham juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi karena telah menjalankan unjuk rasa secara relatif damai dan lancar.
“Kami mengapresiasi partisipasi para sopir dan asosiasi-asosiasi pengemudi yang telah mengikatkan diri dalam solidaritas yang tangguh. Kami juga berterima kasih kepada komunitas-komunitas lain yang mendukung aksi kami seperti pedagang pasar, petani, pemilik logistik, dan bahkan kalangan pengusaha transportasi kelas UMKM. Mereka menunjukkan perjuangan luar biasa,” tambah Irham.
Sarbumusi Bersurat ke Presiden Prabowo
DPP Konfederasi Sarbumusi selaku koordinator aksi mogok kerja nasional juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, agar membuka ruang dialog dengan perwakilan sopir logistik.
DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) selaku koordinator aksi mogok kerja nasional, menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintah segera membuka ruang dialog guna membahas dampak kebijakan Zero ODOL.
“Kami berharap pemerintah segera membuka diri berdialog dengan kami. Kami sudah bersurat ke Presiden Prabowo untuk menjelaskan persoalan di bawah sekaligus memaparkan substansi RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik. Ini merupakan masalah rantai pasok yang kompleks. Sedikit saja kebijakan salah, akan berdampak pada masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Dia juga menjelaskan melalui data yang dikumpulkan,”mogok nasional ini telah menyebabkan penurunan produksi sebesar 30% dan penurunan pendapatan sebesar 25% bagi pengusaha. Analisis regresi menunjukkan bahwa mogok nasional ini memiliki dampak signifikan pada ketersediaan pasokan dan harga komoditas. Simulasi model ekonometrik menunjukkan bahwa mogok nasional ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 1,5 Triliun jika berlangsung selama satu minggu,”pungkasnya
Dampak lebih lanjut dari aksi Mogok nasional ini akan memperparah beberapa aspek yang sudah terganggu, antara lain:
- Terganggunya Rantai Pasok Ekonomi Nasional_: Mogok nasional ini akan mengganggu rantai pasok ekonomi nasional, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dan jasa.
- Optimalisasi Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Nasional: Mogok nasional ini akan mengganggu ketersediaan pasokan pangan, yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
- Keterbatasan Komoditi Pokok: Mogok nasional ini akan menyebabkan keterbatasan komoditi pokok, yang dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang.
- Stabilitas Ekonomi dan Sosial: Mogok nasional ini akan mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan keresahan masyarakat.
- Harga Tinggi Komoditi: Mogok nasional ini akan menyebabkan harga komoditi menjadi tinggi, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang sudah menurun.
(Rdw)
