Seminar Nasional Dan Rakernas FKDK BPDSI, Upaya Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris - Plus62.co

Seminar Nasional Dan Rakernas FKDK BPDSI, Upaya Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

- Jurnalis

Kamis, 16 Januari 2025 - 21:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seminar dan rapat kerja FKDK BPDSI selama dua hari ini dihadiri oleh 38 komisaris  dari 27 BPD Seluruh Indonesia dengan mengambil topik “Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris BPDSI”

Seminar dan rapat kerja FKDK BPDSI selama dua hari ini dihadiri oleh 38 komisaris  dari 27 BPD Seluruh Indonesia dengan mengambil topik “Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris BPDSI”

MALANG – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK – BPDSI) menggelar seminar nasional dan rapat kerja nasional di Kota Malang pada Kamis (16/1/2025).

Bertempat di Grand Mercure Malang, kegiatan Seminar dan rapat kerja FKDK BPDSI selama dua hari ini dihadiri oleh 38 komisaris  dari 27 BPD Seluruh Indonesia dengan mengambil topik “Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris BPDSI”

Dalam sambutannya, ketua Umum  FKDK BPDSI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, S.E., M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., CertDa., QGIA mengaris bawahi tentang harmonisasi peraturan menjadi bahan untuk ditindak lanjuti kepada Lembaga yang berwenang. 

“Pengharmonisan ketentuan yang berlaku tersebut sangatlah penting bagi Bank BPD, untuk memastikan kepastian hukum, kelancaran operasional, mengurangi potensi konflik, meningkatkan efisiensi dan  kepatuhan pada ketentuan, serta keterbukaan informasi dan transparansi sesuai perkembangan terkini,” jelas Prof. BA sapaanya.

Baca Juga :  Keamanan Negara yang Gagap Membaca Ancaman

Sementara itu  Pejabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, A.KS., M.AP dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran dan fungsi Dewan komisaris BPD dalam beradaptasi dengan digitalisasi perbankan.

“Beradaptasi dengan teknologi digital perbankan melalui psikologi sistem seperti security sistem dan juga aplikasinya dan juga harus terus mengikuti perkembangan cyber crimenya sehingga mitigasi dan pasca kejadian bisa disesuaikan dengan SOP. Ini perlu dibahas,” ujar Pj Gubernur jatim lagi.

Dalam sambutannya lagi Pj Gubernur Jatim memiliki pendapat bahwa BPD itu sama dengan bank umum sehingga semua kinerja harus dilakukan dengan profesional dengan orang-orang yang profesional pula mulai dari rekrutmen hingga pengawasan, jadi diharapkan stabilitas dalam politik tidak mengganggu jalannya perbankan yang sudah bagus.

Baca Juga :  Gelar Konferensi Pers Akhir Tahun, BNN Berhasil Ungkap 618 Kasus Dalam Kurun Satu Tahun

“Dalam hal perubahan personil BOD maupun Dewan Komisaris  harus mempertimbangkan profesionalisme dan evaluasi kinerja sehingga tidak semudah itu pergantian pimpinan daerah dapat mempengaruhi kinerja perbankan,” tambah Adhy Karyono, A.KS., M.AP.

Seminar nasional FKDK – BPDSI di kota Malang kali ini menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan yakni Ibu Sophia Issabella Watimena, SE., MBA., CA selaku Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengupas lebih dalam soal Roadmap penguatan BPD, Three lines models sector Jasa Keuangan serta mengupas tugas dan pengawasan Dewan Komisaris BPD. Pembicara lainnya Aprianus John Risnad, SE. MM. selaku Direktur Pengawasan Bank Umum dan Daerah. Selain itu Drs. Fathan Subchi, M.A.P. CIISA., CSFA.,Anggota VI BPK RI melalui video conference membahas pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan BPDSI.

Baca Juga :  Tingkatkan Kinerja 2025, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi

Even Seminar Nasional Dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia merupakan program di tahun 2025 selain menjalin silaturahmi komisaris seluruh Indonesia.

“Bahwa tugas-tugas Dewan komisaris BPD itu berat dan bank adalah sebuah lembaga yang diatur secara rigit oleh otoritas sehingga seluruh dewan komisaris harus terus update dalam memahami dan menjalankan fungsi dan tugasnya,” ujar Faisal Barus selaku Sekertaris Umum Pengurus Pusat FKDK BPDSI.

Berita Terkait

Seret Nama Eks Pejabat BNI, Kasus Dana Umat Aek Nabara Diminta Transparan
APKLI Desak Penghentian Izin Baru Alfamart–Indomaret
Rokok Ilegal Dijual Terang-terangan, Publik Pertanyakan Ketegasan Aparat
Pengawasan MBG, Ujian Terbesar Anggaran Negara
Kenaikan Harga BBM Per 1 Maret 2026
Respons Cepat Unsur Laut, Satrol Kodaeral IV Evakuasi ABK Meninggal di Perairan Kabil
Warga Neglasari Datangi Kanwil ATR/BPN Jabar Soal Status Lahan
Kantor Hukum Rinto Hartoyo Agus Berhasil Tuntaskan Sengketa Aset 2.500 Meter dalam Hitungan Pekan

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 19:31 WIB

Seret Nama Eks Pejabat BNI, Kasus Dana Umat Aek Nabara Diminta Transparan

Senin, 9 Maret 2026 - 17:34 WIB

APKLI Desak Penghentian Izin Baru Alfamart–Indomaret

Rabu, 4 Maret 2026 - 17:21 WIB

Rokok Ilegal Dijual Terang-terangan, Publik Pertanyakan Ketegasan Aparat

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:11 WIB

Pengawasan MBG, Ujian Terbesar Anggaran Negara

Senin, 2 Maret 2026 - 22:44 WIB

Kenaikan Harga BBM Per 1 Maret 2026

Berita Terbaru

Megapolitan

Pemkot Jaktim Wajibkan ASN Pilah Sampah dari Kantor

Selasa, 14 Apr 2026 - 21:07 WIB

Megapolitan

Doa untuk Glen Mengiringi Haru Reuni Dupati 1979

Selasa, 14 Apr 2026 - 15:55 WIB