JAKARTA — Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota/kabupaten DKI Jakarta yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (2/4).
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, secara daring dari Graha Ali Sadikin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Dalam forum tersebut, tercatat 2.888 usulan pembangunan dari masyarakat Jakarta Timur. Sebanyak 433 usulan telah diakomodasi dalam APBD tahun berjalan, 1.876 usulan disiapkan masuk Rencana Kerja (Renja) 2027, sementara 579 usulan lainnya belum dapat diakomodasi.
Munjirin mengatakan, Jakarta Timur memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan partisipatif. Ia menegaskan Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat.
“Mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga,” ujar Munjirin.
Sejumlah program prioritas yang dibahas antara lain pelaksanaan bazar tingkat kota dan kecamatan, program Jumat Beli Lokal (JBL), rehabilitasi gedung sekolah, pelatihan keterampilan seperti kuliner dan tata rias, hingga penyelenggaraan job fair dua kali setahun serta pengembangan wirausaha industri baru.
Di sektor pendidikan, usulan pembangunan sekolah baru juga mengemuka. Di antaranya SMAN di Pondok Ranggon, Ujung Menteng, dan Pondok Kopi; SMK di Pulo Gebang dan Ujung Menteng; serta SMPN di Setu, Cawang, dan Rawa Terate.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan, mengatakan tahapan Musrenbang akan berlanjut ke sidang kelompok mulai pekan depan.
“Peserta akan dibagi ke dalam beberapa bidang, seperti lingkungan hidup, pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pembahasan dilakukan lebih rinci untuk menentukan skala prioritas,” katanya.
Ia berharap seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi secara bertahap dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Jakarta Timur.
