JAKARTA,plus62.co – Rencana pemerintah untuk memberlakukan penindakan terhadap armada angkutan barang Over Dimensi Over Load (ODOL) mendapat protes luas dari para sopir angkutan barang di seluruh Indonesia. Ribuan sopir yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas pengemudi berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 2 Juli 2025. Aksi tersebut akan dilangsungkan di depan kantor Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) dan dilanjutkan ke Gedung DPR RI di Jakarta.
“Sebagai bentuk protes terhadap sistem yang tidak berpihak saya bersama rekan-rekan ribuan sopir berencana menggelar aksi damai pada 2 juli nanti di depan kantor Kemenhub dan DPR RI Jakarta,”kata Iwan Kobra salah satu ketua komunitas sopir dijakarta (28/6/2025).
Para sopir protes kebijakan Zero ODOL diterapkan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama dampaknya terhadap keberlangsungan usaha kecil dan kesejahteraan para pengemudi.
“Aturan ini tidak berpihak kepada kami. Pemerintah tidak pernah duduk bersama dengan para pengemudi maupun pengusaha angkutan kecil untuk mendiskusikan solusinya. Pemerintah seharusnya bersikap adil terhadap para sopir,” tegasnya.
Para sopir juga berharap agar dalam merumuskan kebijakan di sektor transportasi, termasuk terkait ODOL dan angkutan ekspedisi, pemerintah dan DPR mempertimbangkan ekosistem industri secara menyeluruh serta menjamin keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja.
“Kalau mau buat aturan, harus dipikirkan juga dampaknya. Jangan hanya mengatur, tapi tidak memberi solusi. Istilah ODOL itu pun muncul dari pemerintah sendiri,” tambahnya.
Selain itu, para sopir juga menuntut dibentuknya Komite Keselamatan dan Produktivitas Transportasi yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pengemudi. Komite ini diharapkan menjadi lembaga tripartit sektoral yang mengawal kebijakan dan keselamatan di sektor transportasi.
“Negara harus menjamin sektor transportasi bebas dari pungli dan premanisme demi menjaga iklim investasi dan melindungi para pengemudi,” pungkasnya.
(Rdw)
