BANTEN,plus62.co – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menutup agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Banten, Jumat (26/9) yang menghadirkan para Kepala Dinas Koperasi dari 10 provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya Menkop Ferry menekankan pentingnya percepatan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih karena akan menjadi babak baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi di desa.
Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa bahwa pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih ini memiliki makna strategis yaitu akan menjadi jawaban dari permasalahan di masyarakat terutama di desa seperti kemiskinan, maraknya praktik rentenir, pinjaman online ilegal, dan dominasi usaha non-koperasi. Sehingga fase kedua yaitu tahap operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih ini menjadi fase yang paling penting.
“Kopdes ini sebagai gerakan negara yang dimaksudkan agar desa kembali menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi di Indonesia dengan mengembalikan ke khittah, yakni menjadikan desa sebagai subjek pembangunan ekonomi,” ujar Ferry dalam sambutannya saat menutup Rakor Regional tersebut.
Hadir dalam acara ini hadir Anggota DPR RI Komisi VI Rachmat Gobel dan Ida Nurlaela, Jajaran Eselon I Kementerian Koperasi dan perwakilan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari 10 Provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Selatan.
Pemerintah, kata Menkop, telah menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih. Dukungan ini diberikan melalui Bank Himbara, LPDB, hingga bank-bank daerah.
Rakor Regional ini sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk asistensi bagi Kepala Dinas di daerah dalam memandu para pengelola Kopdes/ Kel Merah Putih mengajukan proposal bisnisnya dan proposal kemitraan kepada Bank Himbara hingga BUMN. Selain itu juga sebagai wadah strategis untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih di wilayahnya masing-masing.
“Ini bentuk nyata komitmen pemerintah agar masyarakat desa punya akses permodalan murah dan mudah. Bank Himbara (dan BUMN) akan mendampingi, mulai dari sosialisasi tata cara pencairan hingga penyusunan proposal bisnis,” jelas Menkop Ferry.
Sebagai upaya lanjutan untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan menambah tenaga PMO (Project Management Officer) yang akan ditempatkan di setiap Dinas Kabupaten/ Kota untuk membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh proses bisnis Kopdes/ Kel Merah. Bahkan pemerintah melalui KemenPAN-RB menyatakan akan menempatkan tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di desa untuk membantu asistensi bisnis koperasi.
“Mereka semua akan membantu secara administratif. Sedangkan untuk manajemen pengawasan akan dilakukan secara internal yaitu melalui anggota dan pengawas koperasi dan dari eksternal,” kata Menkop Ferry.
Menutup sambutannya, Menkop Ferry memahami bahwa keberhasilan Kopdes/ Kel Merah Putih sangat tergantung dari kerja kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), pemerintah daerah, BUMN/ BUMD hingga peran aktif masyarakat. Berbagai hambatan dan tantangan diakui masih akan ditemui dalam proses operasionalisasinya.
“Kita harus bahu membahu. Memang akan ada kekurangan dan trial and error, tapi dengan bersama-sama kita bisa sempurnakan. Inilah kerja gotong royong kita semua,” katanya.
Sementara itu Anggota DPR RI Komisi VI Rachmat Gobel turut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih. Menurutnya, koperasi adalah instrumen penting untuk membangun ekonomi dari desa hingga menjadi kekuatan nasional.
“Saya sangat bersemangat mendorong koperasi agar menjadi soko guru perekonomian. Program Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi kebijakan luar biasa, ini adalah jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Gobel.
Rachmat menilai kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pondasi strategis dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geo ekonomi global. Hal ini dapat terwujud karena kemandirian dan ketahanan negara dijaga bersama-sama oleh seluruh perangkat negara hingga ke desa-desa.
“Kita tahu bahwa saat ini impor makin tinggi, tambang banyak dikuasai asing padahal itu bisa melemahkan masyarakat desa. Tapi dengan koperasi harus menjaga ketahanan ekonomi sekaligus keutuhan NKRI,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, Rachmat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Menkop Ferry Juliantono untuk menyukseskan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih. “Saya akan bantu agar Gorontalo bisa menjadi model pengembangan koperasi desa terbaik di Indonesia,” ucapnya.
(RNT)
