Internasional – Upaya Amerika Serikat menekan dan melumpuhkan rezim Venezuela menunjukkan wajah perang modern yang semakin kompleks. Tanpa invasi militer terbuka, Washington mengombinasikan instrumen hukum, intelijen, sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, hingga dukungan politik terhadap oposisi. Dugaan rencana penangkapan Presiden Nicolas Maduro menjadi penanda paling jelas bahwa sasaran utama strategi ini bukan sekadar kebijakan, melainkan pusat kekuasaan negara.
Kasus Venezuela menegaskan bahwa perang kontemporer tidak selalu diawali dengan tembakan. Ia sering dimulai melalui tekanan terkoordinasi terhadap simpul kekuasaan paling menentukan—kepemimpinan nasional—yang dalam teori militer dikenal sebagai center of gravity (CoG) atau pusat gravitasi.
Venezuela dan Pusat Gravitasi Kekuasaan
Selama bertahun-tahun, AS secara terbuka melabeli Presiden Maduro sebagai aktor kriminal internasional. Sanksi ekonomi ekstrem diberlakukan, akses diplomatik Venezuela dipersempit, dan oposisi politik memperoleh dukungan signifikan. Seluruh langkah ini membentuk satu pola strategis: melemahkan, bahkan menghilangkan, kepemimpinan nasional sebagai penopang utama rezim kiri yang telah berkuasa hampir tiga dekade—dari Hugo Chávez (1999–2013) hingga Nicolas Maduro (2013–2026).
Dalam perspektif pusat gravitasi, kepemimpinan nasional merupakan sumber legitimasi politik, pengendali kebijakan strategis, serta pemegang loyalitas institusi negara, terutama militer. Jika kepemimpinan runtuh, sistem negara diharapkan ikut goyah tanpa perlu perang konvensional berskala besar. Karena itu, figur presiden menjadi target utama, bukan kekuatan militer di medan tempur.
Strategi Lama dalam Wajah Baru
Meski tampak modern, perang berbasis pusat gravitasi bukanlah konsep baru. Carl von Clausewitz, dalam On War, telah menegaskan bahwa setiap musuh memiliki pusat kekuatan dan gerak yang jika dihantam, akan melumpuhkan kemampuan perlawanan secara keseluruhan.
Konsep ini kemudian diperkaya dalam doktrin militer Amerika Serikat. Kolonel John Warden III memperkenalkan Five Rings Model yang memetakan sistem negara ke dalam lima lapisan: kepemimpinan, sistem vital, infrastruktur, populasi, dan kekuatan militer. Kepemimpinan berada di lapisan terdalam—pusat gravitasi paling menentukan.
Pola tersebut tampak dalam Perang Teluk 1991, operasi NATO di Yugoslavia (1999), invasi Irak (2003), hingga operasi decapitation strike dalam perang melawan teror. AS juga tercatat memburu atau menjatuhkan pemimpin negara tertentu melalui berbagai operasi: Manuel Noriega (Panama, 1989), Saddam Hussein (Irak, 2003), Muammar Gaddafi (Libya, 2011), Alfonso Portillo (Guatemala, 2013), Juan Orlando Hernández (Honduras, 2022), dan kini Nicolas Maduro.
Merumuskan Pusat Gravitasi
Menentukan pusat gravitasi bukan pekerjaan sederhana. Ia menuntut pemahaman mendalam atas sistem kekuasaan lawan: sumber legitimasi politik, kohesi elite, aktor kunci, serta loyalitas institusi negara.
Dalam perencanaan strategis modern, CoG dirumuskan melalui identifikasi critical capabilities, critical requirements, dan critical vulnerabilities. Dalam banyak kasus, kepemimpinan nasional dan militer berada pada CoG terdalam karena mengendalikan keputusan strategis negara.
Namun, menyerang CoG terdalam juga berisiko tinggi. Kesalahan identifikasi justru dapat memperkuat solidaritas nasional dan memperkeras perlawanan. Karena itu, keputusan ini hampir selalu berada di tangan pimpinan tertinggi dan dikombinasikan dengan tekanan multidomain: ekonomi, diplomasi, siber, dan informasi.
Pelajaran Strategis bagi Indonesia
Bagi Indonesia, kasus Venezuela memuat pelajaran penting. Ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk agresi militer. Perang hibrida yang menargetkan pusat gravitasi nasional justru lebih berbahaya karena berlangsung senyap dan berjangka panjang.
Dalam konteks Indonesia, pusat gravitasi tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga legitimasi kepemimpinan nasional, persatuan elite, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Polarisasi politik, disinformasi, tekanan ekonomi eksternal, serta fragmentasi elite berpotensi dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan CoG Indonesia tanpa satu pun peluru ditembakkan.
Karena itu, kesiapan menghadapi agresi asing harus bersifat menyeluruh. Beberapa langkah strategis yang relevan antara lain: memperkuat persatuan nasional dan soliditas elite; meningkatkan legitimasi kepemimpinan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif; memperkuat ketahanan informasi dan literasi strategis terhadap perang kognitif; mengembangkan doktrin pertahanan multidomain; membangun kemandirian industri pertahanan; serta memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Pada akhirnya, strategi perang berbasis pusat gravitasi tetap relevan di abad ke-21. Kekuatan besar terus mengadaptasi pemikiran Clausewitz ke dalam bentuk perang modern yang semakin kompleks dan kerap tak kasat mata. Bagi Indonesia, memahami strategi ini menjadi prasyarat penting agar pusat gravitasi nasional tetap kokoh—baik menghadapi tekanan dari luar maupun erosi dari dalam.
