JAKARTA, PLUS62.CO – Dukungan terhadap kinerja Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengemuka di tengah derasnya kritik yang beredar melalui media sosial. Sejumlah tokoh muda Tanah Abang menilai penilaian terhadap seorang kepala daerah seharusnya berpijak pada fakta, capaian kerja, dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar opini yang berkembang di ruang digital.
Salah satu suara tersebut datang dari tokoh muda Tanah Abang sekaligus pengacara muda Jakarta, H. Okis Bangkit, SH. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, kritik akan memiliki nilai apabila disampaikan secara objektif, proporsional, dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada yang mengkritik kinerja Pak Wali Kota, itu hak setiap warga. Namun akan lebih baik jika kritik tersebut disampaikan berdasarkan fakta dan secara langsung. Pak Arifin adalah sosok yang terbuka terhadap masukan, terutama yang bersifat membangun,” kata Okis.
Okis menilai anggapan yang menyebut Arifin hanya mengandalkan pencitraan di media sosial tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurut Okis, Arifin justru dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapat penanganan sekaligus mengawal pelaksanaan program pembangunan.
Sebagai contoh, Okis menyoroti agenda rutin setiap Selasa malam ketika Wali Kota menggelar pertemuan tatap muka dengan warga Jakarta Pusat. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dibahas secara langsung dan dicarikan solusi bersama.
Bahkan, lanjut Okis, Arifin secara terbuka membagikan nomor telepon pribadinya kepada warga yang hadir agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun informasi secara langsung apabila menemukan persoalan di wilayahnya.
“Ini menunjukkan beliau ingin membangun komunikasi tanpa sekat dengan masyarakat. Tidak semua kepala daerah bersedia membuka akses komunikasi pribadi seperti itu,” ujarnya.
Menurut Okis, berbagai program yang telah direalisasikan Pemkot Jakarta Pusat menjadi bukti nyata kepemimpinan Arifin. Di bidang infrastruktur, misalnya, pemerintah berhasil merealisasikan pengaspalan Jalan Pasar Baru Barat dan Jalan Karet Bivak pada Desember 2025. Kedua ruas jalan tersebut sebelumnya lama dikeluhkan warga karena kondisinya yang rusak.
Di sektor sosial, Pemkot Jakarta Pusat juga menjalankan program bedah rumah di Jalan Sukabumi pada Juli 2025. Program serupa kembali dilakukan pada Januari 2026 bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Bungur, Kecamatan Senen, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Sementara dalam penataan kawasan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah melakukan revitalisasi kawasan Kebon Kacang pada 30 Mei 2026 guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Saat ini, proses penataan juga tengah berlangsung di kawasan Jati Petamburan.
Perhatian terhadap sektor pendidikan, kata Okis, juga terlihat ketika Arifin mendatangi langsung rumah Ananda Rafa dan Ananda Aulia yang sempat terancam putus sekolah. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keduanya tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Selain menjalankan program pembangunan, Arifin juga disebut konsisten melakukan pemantauan wilayah.
Setiap Rabu pagi, pak Wali Kota bersepeda menyusuri sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat untuk memantau kebersihan lingkungan, melihat langsung kondisi fasilitas umum, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan
penanganan cepat.
Bagi Okis, aktivitas tersebut menunjukkan bahwa publikasi melalui media sosial bukan semata-mata untuk membangun citra, melainkan menjadi bagian dari transparansi pemerintahan sekaligus sarana mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Yang terpenting bukan seberapa sering seorang kepala daerah muncul di media sosial, tetapi apakah di balik itu ada kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangan kami, Pak Arifin telah membuktikan hal tersebut melalui berbagai program yang sudah berjalan,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan H. Bardata, putra tokoh legendaris Tanah Abang, Bang Yusuf Muhi atau Bang Ucu. Ia menilai kritik yang berlebihan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat dapat saja dipengaruhi oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu atau tidak menginginkan perubahan di wilayah tersebut.
Meski demikian, Bardata menegaskan bahwa kritik tetap menjadi elemen penting dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kritik yang sehat, beretika, objektif, serta berdasarkan fakta yang dapat diuji.
“Kami bukan anti-kritik. Justru kritik sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi. Namun, kritik harus disampaikan dengan etika, objektif, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Warga Jakarta Pusat tentu dapat menilai sendiri bagaimana kinerja Pak Wali Kota selama ini,” pungkasnya.
