JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) menilai persoalan transportasi darat nasional masih dikelola tanpa solusi menyeluruh. Isu terminal bayangan, BBM subsidi berbasis barcode, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dinilai terus berulang.
Hal itu disampaikan dalam dialog DPP Organda dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan maraknya terminal bayangan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan terminal resmi yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat dan sulit diakses.
“Ketika terminal tidak ramah pengguna, praktik naik-turun penumpang di luar terminal menjadi pilihan,” kata Kurnia.
Organda juga mengkritik penerapan BBM subsidi berbasis barcode yang dinilai tidak sesuai dengan pola operasional angkutan umum, khususnya angkutan jarak jauh. Penetapan kuota harian BBM disebut tidak mencerminkan kebutuhan riil kendaraan.
Masalah tersebut diperparah dengan kerap kosongnya stok BBM subsidi di SPBU, sehingga kendaraan angkutan harus mengantre berjam-jam dan memicu keterlambatan layanan, terutama menjelang musim mudik.
Organda menilai lemahnya koordinasi pusat dan daerah turut memperumit persoalan transportasi darat. Asosiasi angkutan kerap disalahkan, namun jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, DPP Organda dan PWI Jaya berencana menggelar diskusi publik untuk mendorong kebijakan transportasi darat yang lebih realistis dan aplikatif.
