JAKARTA – Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta, Raden Umar, memberikan apresiasi tinggi kepada TNI Angkatan Laut atas langkah cepat dan tegas dalam membongkar pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan keberpihakan TNI AL terhadap kepentingan rakyat, khususnya nelayan yang selama ini dirugikan oleh keberadaan pagar laut tersebut.
“Saya mengapresiasi respons cepat TNI AL yang turun langsung membongkar pagar laut di Tangerang. Ini adalah bukti nyata bahwa TNI AL hadir untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan masyarakat pesisir. Mereka tidak tinggal diam ketika hak-hak nelayan dirampas,” ujar Raden Umar dalam pernyataan tertulis, Minggu (19/1).
Raden Umar menegaskan bahwa langkah TNI AL ini bukanlah tindakan sepihak, melainkan bagian dari pelaksanaan perintah Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi. Hal ini, katanya, mencerminkan komitmen presiden untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang merugikan rakyat kecil.
“TNI AL bertindak atas arahan Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi. Presiden jelas ingin memastikan setiap tindakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat. Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak nelayan yang selama ini terabaikan,” tambahnya.
Namun, Raden Umar menyampaikan kritik keras terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut bahwa TNI AL berpotensi menghilangkan barang bukti. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya tendensius, tetapi juga mencerminkan ketidakhadiran Kementerian KKP dalam menangani permasalahan ini.
“Pernyataan Menteri KP sangat tidak pantas dan seolah-olah menyalahkan TNI AL yang sebenarnya menjalankan tugas mulia sesuai arahan presiden. Pertanyaan besarnya, ke mana Kementerian KKP selama ini? Mengapa baru sekarang bersuara, padahal pagar laut sudah lama menjadi permasalahan serius bagi nelayan?” tegasnya.
Raden Umar menilai, keberadaan pagar laut adalah bentuk pelanggaran terhadap hak akses nelayan ke laut yang seharusnya dijamin oleh negara.
“Tindakan TNI AL sudah sesuai dengan semangat menjaga kedaulatan dan hak rakyat atas sumber daya laut, sebagaimana menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam melindungi rakyat kecil”, tandasnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri KKP yang dinilai membuat pernyataan kontraproduktif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurutnya, kementerian seharusnya fokus pada penyelesaian masalah, bukan justru memperkeruh keadaan.
“Presiden Prabowo perlu mengevaluasi Menteri yang tidak mampu bekerja efektif dan malah membuat kisruh. Sikap seperti ini tidak mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Menteri yang gagal memahami visi presiden untuk rakyat seharusnya diberi sanksi tegas,” lanjut Raden Umar.
Raden Umar juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia berharap, ke depan, tidak ada lagi kebijakan atau pernyataan yang justru menghambat penegakan hukum di wilayah perairan nasional.
“Nelayan adalah tulang punggung sektor perikanan kita. Mereka sudah cukup menderita akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Jangan sampai mereka juga harus menghadapi birokrasi yang saling menyalahkan,” tutup Raden Umar. ( *)
