BOGOR, PLUS62.CO – Lonjakan kasus HIV di Kota Bogor menjadi perhatian serius DPRD Kota Bogor. Sepanjang 2025, tercatat 599 kasus HIV baru, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, serta perluasan akses layanan kesehatan.

Data yang dipaparkan DPRD menunjukkan, dalam kurun lima tahun terakhir terdapat sekitar 2.000 kasus HIV baru atau rata-rata 400 kasus setiap tahun. Selain itu, sekitar 1.400 orang saat ini menjalani terapi antiretroviral (ARV), pengobatan yang membantu orang dengan HIV tetap sehat dan menekan risiko penularan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Anak, Endah Purwanti, mengatakan peningkatan kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena sekitar 50 persen kasus baru terjadi pada kelompok usia produktif.

“Ini menjadi ancaman yang cukup signifikan bagi anak-anak dan generasi muda Kota Bogor. Karena itu diperlukan langkah yang lebih serius dan terintegrasi untuk menekan penyebaran kasus,” ujar Endah.

Menurutnya, penanganan HIV tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan berjalan efektif.

Endah menegaskan bahwa edukasi yang benar mengenai HIV menjadi kunci utama. Masyarakat perlu memahami bahwa HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, menggunakan toilet yang sama, maupun gigitan nyamuk. Penularan HIV terjadi melalui jalur tertentu, seperti hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang tidak aman, serta dari ibu kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui apabila tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma maupun diskriminasi kepada orang yang hidup dengan HIV. Dukungan keluarga, lingkungan, serta kepatuhan menjalani terapi ARV terbukti mampu membuat penyandang HIV tetap produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik.

“Data tersebut menjadi alarm bagi kita semua bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius melalui upaya pencegahan, edukasi, dan layanan kesehatan yang berkelanjutan,” kata Endah.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bogor akan mendorong Pemerintah Kota Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Sosial (P4S). Meski demikian, menurut Endah, program edukasi tidak perlu menunggu terbitnya Perwali dan dapat segera dilaksanakan dengan melibatkan sekolah, keluarga, fasilitas kesehatan, serta organisasi masyarakat.

Selain percepatan regulasi, DPRD juga akan mengusulkan penambahan anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat program edukasi, deteksi dini, pemeriksaan, pendampingan, hingga pencegahan penularan HIV.

“Kami berharap ada keberpihakan anggaran yang lebih besar terhadap program pencegahan. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian serius dan DPRD tidak mendukung melalui anggaran, maka penyebaran kasus akan semakin luas dan dampaknya akan semakin berat,” tegas Endah.

Sebagai Ketua Pansus Perlindungan Anak, Endah menegaskan bahwa perlindungan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama. Ia menilai keberhasilan menekan penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh pihak dengan mengedepankan pendekatan kesehatan, edukasi berbasis fakta, serta penghormatan terhadap hak-hak orang yang hidup dengan HIV.

“Pendekatan kesehatan menjadi hal yang penting agar penanganan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas,” pungkasnya.