JAKARTA,PLUS62.CO – Polemik pengelolaan tanah wakaf Mushola Al-Arqom di Karet Pasar Baru Timur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kian meruncing. Takmir dan jamaah mempertanyakan dasar hukum rencana pengosongan mushola serta dugaan penukaran aset wakaf atau ruislag dengan pihak pengembang.
Imam Mushola Al-Arqom, Agus Ilhamsyah, yang akrab disapa Nanang, menegaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus mengedepankan amanah wakif, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Menurut dia, jamaah tidak semestinya diminta meninggalkan tempat ibadah tanpa penjelasan mengenai status tanah dan dasar hukum pengosongannya.
“Persoalan tanah dan bangunan Mushola Al-Arqom tidak boleh diputuskan secara sepihak. Harus ada proses yang jelas dan sesuai hukum. Mushola bukan sekadar bangunan fisik, tetapi tempat jamaah menjalankan ibadah,” kata Nanang, Sabtu (21/11/2026).
Takmir menyoroti dugaan rencana ruislag tanah dan bangunan mushola dengan pihak pengembang. Mereka meminta seluruh dokumen terkait ikrar wakaf, status nazhir, serta rencana perubahan pemanfaatan aset dibuka secara transparan.
Nanang juga mempertanyakan peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Ia menyebut takmir dan jamaah telah merawat mushola selama kurang lebih sembilan tahun.
“Kami meminta persoalan ini dimediasikan secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan hukum wakaf. Jika memang ada rencana pergantian bangunan mushola, bagaimana mekanisme tertulis dan dasar hukumnya?” ujarnya.
Minta Mediasi dan Perlindungan Hukum
Takmir menyatakan terbuka terhadap penyelesaian melalui mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak yang akan melaksanakan ruislag. Namun, mereka meminta proses tersebut tidak mengabaikan hak dan kepentingan jamaah serta fungsi sosial-keagamaan tanah wakaf.
Mereka juga meminta agar tidak ada tindakan pengosongan atau tekanan terhadap jamaah sebelum status hukum dan prosedur yang ditempuh memperoleh kejelasan.
Di tengah polemik tersebut, takmir menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat atas perhatian terhadap surat pemberitahuan dan permohonan perlindungan hukum yang telah disampaikan.
Takmir berharap respons kepolisian dapat membantu menjaga keamanan jamaah dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
UU Wakaf Menjadi Rujukan
Persoalan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 40 melarang harta benda wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Adapun Pasal 41 mengatur pengecualian berupa penukaran harta benda wakaf yang hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, apabila rencana ruislag Mushola Al-Arqom benar sedang diproses, dasar hukum, dokumen administrasi, serta pemenuhan persyaratannya perlu dijelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Takmir berharap penyelesaian dilakukan melalui dialog terbuka dan mekanisme hukum yang berlaku. Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut aset, melainkan juga amanah wakif dan keberlangsungan tempat ibadah.
Hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan, takmir meminta seluruh pihak mengedepankan transparansi dan tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi merugikan jamaah.






