Plus62.co — Meski status pandemi COVID-19 resmi dicabut WHO sejak pertengahan 2023, bukan berarti virus ini benar-benar hilang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di tengah kemunculan subvarian baru SARS-CoV-2 yang terus bermutasi.
Melalui surat edaran SR.03.01/C/1422/2025, Kemenkes menekankan pentingnya langkah pencegahan dan kesiapan sistem kesehatan menghadapi potensi lonjakan kasus. Dalam konferensi pers hari ini, Juru Bicara Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa vaksinasi tetap menjadi pilar utama perlindungan, khususnya bagi kelompok rentan.
“Vaksinasi booster kedua dan ketiga masih kami galakkan, terutama untuk lansia, penderita komorbid, dan tenaga kesehatan,” jelas dr. Nadia. Ia juga menyebut lebih dari 5 juta dosis vaksin generasi terbaru telah didistribusikan ke berbagai daerah, dirancang khusus untuk menghadapi varian terkini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain vaksinasi, Kemenkes juga memperkuat deteksi dini melalui sistem surveilans berbasis komunitas dan layanan kesehatan primer. Strategi sentinel surveillance kini diterapkan di seluruh provinsi untuk memantau gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang bisa jadi berkaitan dengan COVID-19.
Data per awal Juni 2025 menunjukkan adanya peningkatan ringan kasus harian di beberapa wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Namun mayoritas pasien hanya mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan rawat inap. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) nasional pun masih di bawah 10 persen—angka yang menandakan situasi terkendali.
Meski begitu, dr. Nadia mengingatkan agar masyarakat tetap bijak menerapkan protokol kesehatan, terutama saat berada di keramaian. “Kalau merasa demam, batuk, atau pilek berat—jangan anggap enteng. Segera periksakan diri dan hindari menulari orang lain,” pesannya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kemenkes juga menggandeng BRIN dan sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat pemantauan genomik serta pengembangan vaksin dalam negeri. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kemandirian farmasi nasional.
“COVID-19 kini memang bisa dikendalikan, tapi bukan berarti kita boleh abai. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan aman dan sehat,” tegas dr. Nadia.
